FEBRIYANTONI : SEMUA KESEPAKATAN HARUS UNTUK KEPENTINGAN UMUM
LAMPUNG TENGAH- EXPRESINEWS, DPRD Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyepakati program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan penetapan rencana kerja dprd lampung tengah tahun anggran 2027 yang mengakomodasi tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang dprd lampung tengah, dan dipimpin oleh Ketua DPRD, lampung tengah Febriyantoni , pada jumat 20 Nopember 2026.
Febriyantoni menjelaskan "Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui program tersebut, pemerintah daerah dan DPRD menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda)
Selain itu febriyantoni mengatakan bahwa program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Oleh karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya,"
Febriyantoni berharap kesepakatan Propemperda Tahun 2027 dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemda lampung tengah dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menurutnya, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.
"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.
Kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. ”.. pungkasnya.( Redaksi )
.jpeg)

